Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memicu dinamika diskursus publik khususnya dalam penambahan norma dalam pembentukan undang-undang terkait yang memperluas subjek penerimaan IUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kebijakan ini menuai respon dari kalangan akademisi, masyarakat sipil karena dinilai berimplikasi terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam di indonesia Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis isi terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Fokus analisis diarahkan pada telaah sistematis terhadap dinamika normatif ntuk menilai arah kebijakan, konsistensi prosedural, serta implikasi keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Hasil kajian menunjukan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 terutama 75 ayat 2 mempresentasikan ekspresi politik hukum yang berorientasi pada pemenuhan cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan rakyat. Namun, kebijakan pemberian IUPK kepada badan usaha ormas keagamaan tersebut meniscayakan kemampuan teknis ormas keagamaan itu sendiri, mengingat ormas keagamaan secara hukum bersifat sukarela, sosial, mandiri, dan nirlaba, dan belum memiliki kapasitas dalam pengelolaan pertambangan, dengan pemberian izin usaha tambang berisiko menggeser fungsi sosial ormas menjadi orientasi profit dan berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat. Dari perspektif Fiqh Siyāsah, kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan harus diukur dengan prinsip al- ‘adl (keadilan), al-maṣlaḥah (kemanfaatan), dan al amānah (pertanggungjawaban). Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut berisiko terjadinya eksploitasi dan bertentangan dengan tujuan pemerintahan untuk memelihara kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al maṣlaḥah wa darʾ al-mafsadah).