Penelitian ini membahas praktik sewa hak pengelolaan tanah pangarem-ngarem di Desa Jagasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tanah pangarem-ngarem merupakan bagian dari tanah kas desa yang secara tradisi diberikan kepada perangkat desa sebagai bentuk penghargaan setelah masa pengabdian. Namun dalam praktiknya, tanah tersebut disewakan kepada pihak lain tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji keabsahan praktik sewa tanah pangarem-ngarem dalam dua perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, tanah pangarem-ngarem berstatus sebagai aset desa yang tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya, melainkan hanya dapat dimanfaatkan melalui mekanisme sewa resmi dengan perjanjian tertulis dan izin pemerintah desa sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Sementara dalam hukum Islam, praktik sewa ini dianggap belum sah karena objek akad (Ma‘qūd ‘alaih) tidak memenuhi syarat kepemilikan yang jelas, sehingga syarat akad tidak terpenuhi menurut prinsip syariah.