Penelitian ini membahas ambiguitas normatif dan disparitas implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri yang diterbitkan sebagai bentuk ijtihad administratif Kementerian Agama untuk menertibkan praktik pernikahan laki-laki selama mantan istrinya masih menjalani masa iddah. Meskipun dimaksudkan untuk mencegah praktik poligami terselubung dan menjaga ketertiban hukum perkawinan, surat edaran ini menimbulkan problematika karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas pandangan dan penerapan surat edaran di antara para Kepala KUA. Beberapa menerapkan aturan secara ketat (KUA Rowokele, Sempor, dan Adimulyo), sebagian menggunakan diskresi administratif yang kontekstual (KUA Ayah dan Sruweng), sementara lainnya longgar dan literal dalam penafsiran (KUA Gombong dan Karanganyar). Analisis teori menggunakan Teori Kontekstual Abdullah Saeed untuk menjelaskan variasi penafsiran terhadap teks agama mulai dari pendekatan tekstualis, semi-tekstualis, hingga kontekstual, serta Teori Otoritas Max Weber untuk menelaah perbedaan gaya kepemimpinan dan legitimasi otoritas yang memengaruhi penerapan kebijakan di tingkat lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ambiguitas dan disparitas implementasi surat edaran tersebut bukan hanya berasal dari lemahnya dasar hukum, tetapi juga dari dinamika tafsir keagamaan, konteks sosial, dan pola kepemimpinan di tingkat pelaksana.