Transformasi digital pada perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat meskipun masih tertinggal dibandingkan perbankan konvensional. Digitalisasi menjadi kebutuhan strategis untuk menghadapi perubahan perilaku nasabah dan meningkatnya kompetisi layanan keuangan berbasis teknologi. Namun, upaya tersebut memerlukan kebijakan yang adaptif agar sejalan dengan prinsip keuangan syariah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti perilaku nasabah dan aspek teknologi, sementara kajian yang menganalisis peran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong inovasi digital di bank umum syariah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah, bentuk, dan pengaruh kebijakan OJK terhadap pengembangan inovasi digital pada bank umum syariah di Indonesia periode 2020-2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Data diperoleh dari regulasi OJK seperti POJK No.21 Tahun 2023,SEOJK, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025,serta hasil wawancara tertulis dengan pihak OJK. Analisis isi digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan dan implikasinya terhadap stabilitas dan kinerja keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK berperan strategis sebagai regulator dan fasilitator dalam mendorong inovasi digital melalui penerbitan regulasi, sandbox inovasi, dan panduan teknis yang mempercepat digitalisasi layanan syariah. Kebijakan ini berkontribusi terhadap efisiensi operasional, peningkatan inklusi keuangan syariah, serta penguatan prinsip maqashid syariah. Namun, masih terdapat kendala pada aspek infrastruktur, literasi digital, dan kesiapan SDM. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan agar OJK memperkuat kebijakan yang antisipatif terhadap perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, blockchain, dan open banking untuk mewujudkan ekosistem perbankan syariah yang berdaya saing dan berkelanjutan.