Penelitian ini membahas kebijakan pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia kepada lima narapidana kasus separatisme di Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1/G Tahun 2015. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi publik atas kebijakan tersebut yang dinilai memiliki implikasi terhadap supremasi hukum dan integritas negara, terutama dalam menangani kejahatan berat yang mengancam keutuhan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan yuridis pemberian grasi tersebut dalam perspektif hukum positif Indonesia, serta mengkaji kesesuaiannya menurut fiqh siyāsah sebagai bagian dari hukum tata negara Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, literatur hukum Islam, serta fatwa dan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menitikberatkan pada asas kemaslahatan, keadilan, dan stabilitas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi sebagai hak prerogatif, namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan harus didasarkan pada pertimbangan hukum serta kepentingan umum. Dalam perspektif fiqh siyāsah, pemberian grasi diperbolehkan sepanjang mengandung kemaslahatan publik dan tidak mengancam kestabilan negara. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, grasi merupakan instrumen hukum yang sah dan memiliki legitimasi sepanjang diterapkan secara selektif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Pemberian grasi tidak hanya dimaknai sebagai pengampunan individual, melainkan sebagai kebijakan hukum strategis yang memiliki fungsi korektif terhadap putusan pengadilan serta fungsi rekonsiliatif dalam menjaga keadilan substantif dan memperkuat integrasi sosial.