Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 mengenai kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam pada industri jamu di Kecamatan Kroya, Cilacap, serta kesesuaiannya dengan prinsip maqasid al-syari’ah. Latar belakang dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran jamu ilegal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya, sehingga muncul dilema antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha lokal. Pendekatan kualitatif yuridis empiris dengan studi kasus digunakan; data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi regulasi, lalu dianalisis deduktif menggunakan kerangka maqasid al-syari’ah pada aspek hifz al-nafs dan hifz al-mal. Hasil penelitian mengungkap kendala signifikan dalam penerapan Peraturan BPOM No. 25/2023 di Kroya. Kepatuhan pelaku usaha rendah akibat keterbatasan biaya, prosedur registrasi kompleks, dan minimnya sosialisasi. Mayoritas produk jamu masih beredar tanpa izin edar dengan pelabelan yang tidak sesuai standar, penerapan CPOTB rendah, serta kontrol mutu minim. Analisis maqasid al-syari’ah menyoroti ketidakseimbangan antara penjagaan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Dimana jamu ilegal mengancam kesehatan konsumen, sementara regulasi ketat mengancam keberlangsungan ekonomi UMKM. Penelitian merekomendasikan intensifikasi sosialisasi dan pendampingan BPOM, penyederhanaan prosedur registrasi dengan subsidi khusus UMKM, peningkatan kesadaran pelaku usaha atas pentingnya legalitas produk, dan peran aktif konsumen dalam memilih produk berlisensi.