Zakat fitrah merupakan kewajiban syariat yang harus ditunaikan setiap umat Islam menjelang idul fitri dan menurut jumhur disalurkan kepada delapan golongan (asnaf) sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an surat At-Taubat ayat 60. Fenomena adanya sisa beras zakat fitrah di Masjid Baiturrahman Desa Tawangsari Kecamata Losari Kabupaten Cirebon. Fenomena ini memicu pro dan kontra di kalangan tokoh agama dan masyarakat terkait status hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tersebut dan menganalisis pandangan tokoh agama Kabupaten Cirebon dalam persfektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (field research) dan pendekatan yuridis empiris untuk memahami permasalahan berdasarkan data faktual. Objek penelitian adalah praktik jual beli sisa beras zakat fitrah yang terjadi di Masjid Baiturrahman Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, sedangkan subjek penelitian meliputi tokoh agama Kabupaten Cirebon, seperti ulama Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyyah (MU), ustadz dan pengurus masjid setempat. Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh agama dan pengelola zakat di masjid, sementara data sekunder berasal dari kitab-kitab fiqh, literatur hukum Isam, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Sebagian tokoh agama membolehkan praktik jual beli sisa beras zakat fitrah dengan ketentuan bahwa hak mustahik sudah terpenuhi dan hasil penjualan dimanfaatkan untuk kepentingan umat, khususnya kebutuhan masjid. Namun, sebagian lainnya menolak secara tegas karena zakat fitrah harus diberikan langsung kepada mustahik dalam bentuk makanan pokok, sehingga praktik penjualan dianggap bertentangan dengan syariat. Serta menegaskan pentingnya pengelolaan zakat fitrah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariat Islam.