Dalam praktik demokrasi lokal khususnya pada tingkat desa keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, dan sekaligus menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa tidak secara langsung terlibat dalam proses proses pemilihan, tetapi melalui perwakilan dari unsur masyarakat tertentu guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research yaitu yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subjek dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus yang bersifat khusus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode wawancara, dokumentasi, dan internet searching. Sumber data primer yang digunakan, yaitu wawancara yang dilakukan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, penerapan pemenuhan keterwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 belum diterapkan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari adanya ketua lembaga masyarakat yang tidak termasuk ke dalam peserta pemilihan kepala desa antar waktu serta tidak semua peserta musyawarah desa merepresentasikan aspirasi masyarakat. Apabila ditinjau dari fiqh siyasah berkaitan dengan teori ahlu al-halli wa al-‘aqd, maka peran dari keterwakilan adalah untuk menentukan pemimpin dengan kebaikan dan kepentingan masyarakat sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat dengan mengupayakan prinsip musyawarah, keadilan dan kebebasan.