Fenomena perkawinan di bawah umur memicu kontroversi karena adanya perbedaan pandangan di masyarakat. Di satu sisi, pernikahan dianggap sah menurut norma agama sebagai upaya mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran. Namun, di sisi lain, dari perspektif hak asasi manusia, praktik ini dianggap melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terutama di daerah pedesaan. Meskipun telah diberlakukannya undang-undang No. 16 Tahun 2019, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur serta dampak yang muncul setelah penerapan undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan lokasi penelitian di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya angka pernikahan di bawah umur sangat kompleks, mencakup aspek tradisi, ekonomi, pendidikan, dan pergaulan bebas. Meskipun banyak pemuda merasa siap secara ekonomi, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan dapat menimbulkan konflik di masa depan. Sementara itu, undang-undang baru ini membawa dampak positif, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahandi bawah umur, terutama dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Namun, tantangan tetap ada, seperti resistensi sosial dan budaya yang mengakar, yang berpotensi menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi nikah dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum. Penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi di masyarakat dan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan pernikahan di bawah umur.