Banyaknya masyarakat yang pernikahannya belum tercatat dan tidak memiliki buku nikah di Kabupaten Banjarnegara, membuat pemerintah kabupaten setempat mengadakan program isbat nikah terpadu yang diadakan dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Banjarnegara tahun 2024. Kegiatan yang bertajuk “Bupati Mantu” tersebut bertujuan untuk penertiban administrasi pencatatan perkawinan dan kelahiran, serta agar masyarakat mendapat hak identitas hukumnya. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran sasaran yang membutuhkan isbat nikah terpadu adalah masyarakat yang perkawinannya atau kelahirannya belum tercatatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 dan akibatnya pada upaya perlindungan hak anak setelah pernikahan diisbatkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera PA Banjarnegara, pegawai Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara, kepala KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara serta salah satu peserta yang mengikuti isbat nikah terpadu. Data sekunder didapatkan dari dokumen, buku, jurnal dan penelitian terdahulu mengenai isbat nikah dan perlindungan hak anak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 yang dilatarbelakangi karena banyaknya perkawinan tidak tercatat sudah sejalan dengan kebijakan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Kedua, pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut dinilai telah berdampak pada upaya perlindungan hak anak yang sejalan dengan peraturan mengenai perlindungan hak anak dan dibuktikan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh PA Banjarnegara yang mendasarkan alasannya untuk pemenuhan hak-hak anak.