Sertifikasi halal yang diwajibkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal. Namun demikian, pasca memperoleh sertifikasi, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami secara mendalam serta belum menjalankan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pelaku usaha tersertifikasi halal dalam perspektif maslahah, serta mengkaji tingkat kepatuhan mereka terhadap ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha tersertifikasi halal yang dibina oleh LP3H YABAKII Kesugihan, Cilacap. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan teori maslahah dan teori legal culture untuk menilai perilaku pelaku usaha terhadap kewajiban pasca sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelaku usaha tersertifikasi halal yang belum melabeli produknya dengan label halal. Beberapa pelaku usaha telah memberikan label halal, namun belum menjaga kesucian tempat produksi, bahan baku, serta belum sepenuhnya menerapkan standar halal dalam proses produksinya. Beberapa pelaku usaha juga ada yang mengganti bahan baku dengan bahan yang tidak berstandar halal tanpa melaporkannya kepada pihak berwenang. Ketidaksesuaian perilaku pelaku usaha terhadap kewajiban pasca sertifikasi halal berpotensi merusak tujuan utama syariat (maqāṣid al-sharī‘ah), khususnya dalam aspek ḥifẓ al-dīn (menjaga agama) dan ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa). Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan berkelanjutan, pengawasan yang ketat, serta sinergi antara lembaga pendamping, ulama, dan pemerintah dalam menanamkan kesadaran berusaha sesuai syariat. Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Perilaku Usaha, Maslahah, LP3H