Hukum sebagai alat rekayasa sosial mampu merubah tatanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberi ruang lingkup yang lebih luas dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan, Lembaga Dakwah, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Hal tersebut yang mendorong Pondok Pesantren APIK bertransformasi dari pesantren salaf yang hanya fokus pada pengkajian kitab kuning menjadi lembaga pesantren yang ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat dalam wujud pemberdayaan ekonomi. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang bagaimana pesantren berkontribusi dalam membangun kemandirian ekonomi santri dan kesejahteraan komunitas sekitar, serta mengkaji relevansi fungsi tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan menggunakan objek penelitian Dampak Undangundang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Fungsi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren APIK Cilacap sebagai representasi implementasi fungsi pemberdayaan masyarakat pesantren melalui pengelolaan unit usaha. Sumber data yang digunakan bersumber dari sumber data primer berupa observasi dan hasil wawancara, serta sumber data sekunder berupa dokumentasi yang mendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Pondok Pesantren APIK terbukti efektif dalam menciptakan peluang ekonomi lokal dan meningkatkan keterampilan kewirausahaan santri. Pesanten sebagai lembaga pendidikan Islam telah mampu membuktikan praktik ekonomi yang dijalankan mayoritas sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun demikian, dalam penelitian ini masih ditemukan akad ijārah yang belum selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah. Diharapkan melalui penelitian ini, Pondok Pesantren APIK mampu memperbaiki agar ke depannya pesantren benar-benar lembaga Islam yang unggul dalam ranah teoritis dan praktis. Kata Kunci: Undang-Undang Pesantren, Pemberdayaan Ekonomi, Hukum Ekonomi Syariah, Pondok Pesantren APIK