Indonesia memiliki kekayaan terumbu karang yang penting bagi ekosistem laut, namun praktik penangkapan ikan dengan alat bantu kompresor masih menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.SusPrk/2025/PN Pmn, penggunaan kompresor terbukti merusak terumbu karang, tetapi hakim hanya menjatuhkan pidana denda tanpa memerintahkan pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis, sebab dalam perspektif Fiqh al-Bīah manusia sebagai khalifah di bumi berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan dilarang melakukan kerusakan (fasad). Pendekatan penelitian yaitu hukum hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data Sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan(UUPPLH), Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2025/PN Pmn, bahan hukum sekunder yaitu jurnal akademis, artikel dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal reasoning hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana Pasal 100B Undang Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, tanpa mempertimbangkan kewajiban pemulihan atau polluter pays principle yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut perspektif Fiqh al-Bīah, perusakan terumbu karang jelas merupakan perbuatan yang merusak ciptaan Allah dan mengganggu keseimbangan alam. Oleh karena itu, penegakan hukum idealnya tidak hanya memberikan sanksi pidana, tetapi juga memastikan pemulihan ekosistem sebagai bentuk tanggung jawab ekologis, moral, dan keagamaan. Kata kunci: Penegakan Hukum, perusakan terumbu karang, Fiqh al-Bīah, Pemulihan Lingkungan