Maraknya praktik penjualan laptop bekas, termasuk di Toko Gemakom Purbalingga, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh perangkat elektronik dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, praktik ini sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti transparansi kondisi barang cacat, serta tidak adanya jaminan jual yang memadai. Kondisi tersebut kerap menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme perlindungan konsumen terhadap masalahmasalah yang umum terjadi dalam jual beli laptop bekas di Toko Gemakom Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi langsung, serta pengumpulan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan pemilik Toko Gemakom Purbalingga, yang kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian praktik penjualan laptop bekas dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan laptop bekas di Toko Gemakom belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen, khususnya akibat tidak adanya transparansi informasi mengenai kondisi barang. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan konsumen tidak memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga konsumen berada dalam posisi yang tidak terlindungi dan kehilangan hak-hak normatifnya, termasuk hak untuk memperoleh pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Dalam perspektif hukum Islam, praktik penyembunyian cacat barang menimbulkan unsur gharar yang menyebabkan pembeli tidak memperoleh hak khiyar ‘aib, sehingga posisi konsumen menjadi tidak terlindungi secara syar’i.