Perubahan lanskap penyiaran akibat dominasi platform over the top (OTT) seperti YouTube, Netflix, dan layanan streaming lain menggeser pola konsumsi media dari televisi dan radio konvensional, namun belum terjangkau secara memadai oleh rezim pengawasan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penelitian ini menggunakan teori peran Biddle dan Thomas serta konsep dominasi untuk menjelaskan ketegangan antara peran normatif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebagai filter moral-budaya dan pelindung kepentingan publik di ranah penyiaran berbasis frekuensi dengan realitas ekosistem digital yang dikuasai OTT. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana KPI Pusat menafsirkan, menjalankan, dan mengevaluasi perannya di tengah ketimpangan regulatif, ekonomi, dan sosial antara media konvensional dan digital. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif-analitis melalui studi kasus di KPI Pusat dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap regulasi, arsip kelembagaan, serta kajian terdahulu.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran KPI Pusat masih kuat dalam ranah konvensional melalui fungsi pengaturan, pengawasan isi siaran, pengelolaan pengaduan, dan pemberian sanksi berbasis P3SPS, sehingga tetap berfungsi sebagai filter moral dan pelindung publik. Sebaliknya, pada ranah OTT muncul kesenjangan antara ekspektasi publik dan batas kewenangan hukum yang menimbulkan role conflict serta expectation gap. Dalam situasi ini, KPI bergeser menjadi kanal aspirasi publik, aktor advokasi regulatif untuk revisi UU Penyiaran, dan pelaku literasi media melalui program Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KPI Pusat tetap relevan di era OTT, namun membutuhkan penguatan regulasi dan konsepsi ulang peran agar dapat selaras dengan dinamika konvergensi media digital.